Proses-proses
ekonomi dan proses-proses politik tidak bisa dipisahkan meskipun politik dan
ekonomi merupakan disiplin ilmu yang sangat berbeda. Tak peduli bentuk
negaranya, sepanjang dua pihak melihat keuntungan dari pertukaran, maka pasar
akan terbentuk. Intervensi negara dalam ekonomi adalah hal yang tidak mungkin
ditiadakan, karena kenyataannya, pasar diatur oleh institusi-institusi negara
dengan paksa. Meskipun dengan alih-alih sebagai pihak ketiga yang memantau
jalannya perekonomian, negara, kapanpun siap untuk menginterupsi pasar. Satu
hal lagi yang tidak bisa memisahkan Ekonomi dan Politik adalah kecenderungan
masyarakat yang tidak bisa hanya dilihat sebagai konsumen dan produsen tetapi
juga sebagai warga negara yang notabene merupakan instrumen politik (Deliarnov
: 2006).
Dari
uraian diatas, sangat tidak lumrah bila ilmu ekonomi dan ilmu politik dibagi
atas dua disiplin yang berbeda. Inilah yang coba dibenahi oleh Ekonomi Politik
Baru, dimana teori-teori sebelumnya memberikan batasan jelas terhadap disiplin
Ekonomi dan Politik, sedangkan Ekonomi Politik Baru beranggapan bahwa Ekonomi
dan Politik tidak mungkin terpisahkan dalam penerapannya.
Logika
sederhana mengatakan bahwa ekonomi dan politik dapat diakomodasikan ke dalam
sebuah prinsip pengambilan keputusan tunggal tentang perilaku manusia yang
didasarkan pada rasionalitas individu. Jika individu dapat menata
pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif dalam setting pasar, mereka tentu juga dapat menatanya dalam setting politik, karena dalam kedua setting tersebut para pelaku atau
aktornya dilandaskan pada kepentingan individu[1].
Ekonomi
politik baru berusaha menjembatani antara ilmu ekonomi yang canggih dalam
menelaah fenomena-fenomena ekonomi dari perspektif mekanisme pasar dengan
fenomena-fenomena dan kelembagaan nonpasar pada bidang-bidang politik.
Dijelaskan
oleh Willian Mitchell (1968 dalam Deliarnov), sistem-sistem politik harus
dipandang tidak hanya sebagai mekanisme pilihan untuk mengambil
keputusan-keputusan ekonomi yang berdampak terhadap ekonomi privat, tetapi juga
sebagai alat bantu yang ekonomi dalam pengambilan keputusan perihal anggaran
atau produksi dan distribusi barang-barang dan jasa publik. Institusi –
institusi menjadi fokus perhatian bagi ekonom politik baru[2].
Salah
satu teori dalam Ekonomi Politik Baru adalah Teori Pilihan Rasional
