Misalnya dalam menaikkan harga BBM di kala harga
minyak dunia semakin melambung akibat adanya ketegangan geo-politik antara
Amerika dan Iran di teluk. Opsi kenaikan harga BBM akan menyebabkan subsidi
ikut naik sehingga memotong subsidi dianggap sebagai pilihan rasional dalam
menghadapi permasalahan naiknya harga minyak dunia tersebut. Namun apakah
rasionalitas tersebut kemudian tidak memperhatikan dampak sosial yang lain?
Bisa kita lihat, harga BBM yang masih direncanakan akan naik per 1 April 2012
itu sudah membawa ketidak-kondusifan dalam masyarakat. Banyak harga bahan pokok
yang sudah naik duluan bahkan di beberapa tempat harga BBM sengaja dinaikkan
dengan alasan kelangkaan. Berbagai kekacauan akibat demonstrasi massa penolakan
kenaikan harga BBM juga menjadi pemandangan yang akrab dilihat oleh masyarakat.
Sehingga akan menjadi sebuah tindakan yang tidak rasional apabila kebijakan
pemerintah tersebut masih menggunakan analogi kacamata kuda dalam merasionalkan
tindakannya.
Dengan demikian, dalam kaitannya dengan rasionalitas
tindakan pembuatan kebijakan publik, tidak semata-mata didasarkan pada
efisiensi anggaran semata. Sebagaimana dinyatakan di awal bahwa kebijakan
publik haruslah sampai pada akar permasalahan publik sehingga dapat menjadi
solusi. Memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya, dala kaitannya dengan
rasionalitas pemilihan tindakan tersebut harus memperhatikan berbagai macam
aspek dan bukan hanya tergantung pada kepentingan pribadi saja. Sebagai contoh
adalah opsi kenaikan harga BBM. Dari aspek ekonomi makro, kenaikan ini akan
mempertahankan anggaran dengan asumsi subsidi dikurangi atau tetap sehingga
tidak mengganggu alokasi anggaran yang lain. Namun demikian dampak sosial yang
terjadi, seperti halnya tindakan anarkis para demonstran, justru akan semakin
membuat cost yang semakin tinggi. Kenaikan harga BBM yang
diikuti dengan naiknya sejumlah kebutuhan publik akan menyebabkan daya beli
masyarakat menjadi rendah sehingga akan meyebabkan kemiskinan struktural
dimana-mana. Seharusnya kenaikan harga minyak dunia harus diimbangi dengan
naiknya subsidi. kenaikan subsidi bisa diambilkan dari pemotongan anggaran
tunjangan anggota dewan dan bukan dengan memotong anggaran yang dimiliki oleh
kementrian. Memotong anggaran kementrian sama halnya dengan membatasi ruang
gerak eksekutif dalam melaksanakan agenda pembangunan.
Subsidi BBM adalah hal yang paling rasional apabila
kita melihat permasalahan bangsa ini. Dengan catatan bahwa yang dapat menikmati
subsidi tersebut adalah benar-benar rakyat yang tidak mampu. Pemberian BLT
hanya akan mendidik rakyat menjadi pasif dan tidak berkembang. Dan kembali
pemerintah harus menggunakan filosofi lebih baik memberi kail dan umpan
daripada hanya sekedar memberi ikan.
*digunakan sebagai tugas mata kuliah ekonomi politik
