Pengertian Sistem Ekonomi

Resume MATERI 2

Sumber: Buku Aris Budi Setyawan

Buku Perekonomian Indonesia “Dumairy”

Oleh: Ima Sarah Nabila

NPM: 112113750350087

Pengertian Sistem

Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Dumairy (1996) Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur

1. manusia sebagai subjek;

2. barang-barang ekonomi sebagai objek, serta

3. seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi

Menurut Sanusi (2000 : 10) Sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosialpolitik, ide-ide) yang saling memengaruhi satu dengan lainnya yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem ; produksi distribusi-konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian.

Sistem-sistem Ekonomi

1.      Sistem Ekonomi Kapitalis

Ciri-cirinya :

• Hak milik pribadi. Alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti SDA, modal, dan tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga lembaga swasta.

• Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Kebebasan memilih terkait dengan kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk memeroleh sumber daya ekonomi. Kebebasan juga dimiliki oleh pekerja dalam memilih setiap jenis pekerjaan yang dikehendakinya.

• Motif kepentingan diri sendiri. Merupakan kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungan diri sendiri.

2.      Sistem Ekonomi Kapitalis

Ciri-cirinya :

• Persaingan. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pembeli maupun pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing dipasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar.

• Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar. Dengan demikian, tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran

• Peranan pemerintah terbatas. Pemerintah mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu. Misal, mengeluarkan peraturan yang melarang praktik monopoli nonalamiah dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja

3.      Sistem ekonomi sosialis

Dibagi dalam sua subsistem, yaitu :

1. Sistem Ekonomi Sosialis Marxis atau sistem ekonomi komando, cirinya :

• Seluruh unit ekonomi baik produsen, konsumen maupun pekerja tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpan dari komando otoritas tertinggi yaitu partai.

• Partai menentukan secara rinci arah dan sasaran yang harus dicapai dan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi dalam pengadaan, baik

barang-barang untuk sosial (social goods) maupun untuk pribadi (private goods).

• Ruang gerak bagi adanya inisiatif dari pelakupelaku ekonomi tidak ada sama sekali.

• Sistem ini dianut oleh : mantan negara Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, Korea Utara dan Kuba

2. Sistem Ekonomi Sosialis Demokrat, cirinya

Di satu pihak ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Namun di pihak lain, peran pemerintah lebih besar misalnya dalam menentukan upah minimum dan penetapan harga minimum atau maksimum serta ada kebijakan perlindungan usaha, konsumen dan pekerja,

• Landasan ilmiah dari sistem ini adalah kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan individu dengan kemerataan sosial.

• Sistem ini dianut di Eropa Barat terutama Jerman

4.      Sistem Ekonomi Campuran

adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sisitem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

• Sistem ini lahir sebagai aplikasi dari negara-negara yang tidak dapat menerapkan sistem baik kapitalis maupun sosialis secara 100%

• Di dalam sistem ekonomi campuran adanya campur tangan pemerintah terutama untuk mengendalikan kehidupan/pertumbuhan ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan ekonomi lemah

Sejarah singkat sistem ekonomi Indonesia

1.   Pemerintahan Orde Lama

            Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah semacam ekonomi campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi yang baru, dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila, yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

menurut UUD’45, sistem perekonomian Indonesia tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33. Dan 34. Demokrasi Ekonomi dipilih, karena mempunyai ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :

-           Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

-           Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.

-           Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

-           Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.

-           Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

-           Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

-           Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

-           Fakir miskin serta anak terlantar, dipelihara oleh pemerintah.

Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem ekonomi yang dianut Indonesia (bertentangan).

Meskipun pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila, ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun Awal tahun1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga memberi corak  perekonomian di tahun 1960-an sampai dengan pada masa orde baru.

2.   Pemerintahan Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagai masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama yang di pimpin oleh Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi. Selama masa pemerintahannya, pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

# Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

* Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.  * Sukses transmigrasi.  * Sukses KB.  * Sukses memerangi buta huruf.  * Sukses swasembada pangan.  * Pengangguran minimum.  * Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) .  * Sukses Gerakan Wajib Belajar.  * Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh.  * Sukses keamanan dalam negeri.  * Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.  * Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

# Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

§  Semaraknya korupsi, kolusi dan nepotisme.  §  Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian lagi disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. §  Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. §  Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertannya. §  Bertambahnya kesenjangan sosial diakibatkan karena perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi yang kaya dan yang miskin. §  Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa). §  Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. §  Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel. §  Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “penembakan misterius”. §  Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya). §  Menurut kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit ‘Asal Bapak Senang’, hal ini adalah kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. §  Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi".

3.   Pemerintahan Transisi

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu.

Pemerintahan transisi merupakan peralihan antara pemerintahan zaman Soeharto ke pemerintahan B.J. Habibie.

4.   Pemerintahan Reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

a. masa depan Reformasi; b. masa depan ABRI; c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

a.    Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1.      UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik

2.      UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3.      UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b.    Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5.   Pemerintahan Gotong Royong

Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri (2001-2004). Kabinet ini dilantik pada tahun 2001 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2004.

Kinerja Pemerintahan Megawati Soekarnoputri sangat mengecewakan. Megawati tidak tampil sebagai seorang presiden, melainkan lebih sebagai ketua umum partai. Akibatnya, roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana diharapkan banyak orang dan cita-cita reformasi.

6.   Pemerintahan Indonesia Bersatu

# JILID I  (ERA SBY-JK) == (2004-2009)

Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahanIndonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu pada awal pembentukan (21 Oktober 2004), perombakan pertama (7 Desember 2005), dan perombakan kedua (9 Mei 2007)

Pada periode ini, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

# JILID II (ERA SBY – BOEDIONO) == (2009-2014)

Kabinet Indonesia Bersatu II adalah kabinet pemerintahan  Indonesia  pimpinan  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.

Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

1.      BI rate

2.      Nilai tukar

3.      Operasi moneter

4.      Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. (Sumber http://www.mzm26.com/2012/02/sejarah-singkat-ekonomi-indonesia-sejak.html)

Sistem ekonomi Indonesia

           

Sistem Ekonomi di Indonesia

• Sistem ekonomi Campuran

• Sistem ekonomi Pancasila (UUD ’45)

• Sistem ekonomi Koperasi (Orde Lama)

• Sistem ekonomi Kerakyatan (Orde Baru)

Tiga azas penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen tahun 2000) yang membentuk sistem ekonomi Indonesia, yaitu : kemanusiaan, persaudaraan, dan gotong royong. Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen), antara lain tercantum pada pasal 27, 33, dan 34 UUD 1945.

Sebagai simpulan, perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila kelima Pancasila, yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil (dibanding dengan pertumbuhan ekonomi) dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini yang sebenarnya merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila yang jelas menentang sistem individualisme liberal atau free fight liberalism (sistem kapitalisme ekstrim) dan sistem komando (sistem sosialisme ekstrim).

*Ditulis dan digunakan sebagai catatan mata kuliah PEREKONOMIAN INDONESIA

STRATEGI KONFLIK

Strategi Konflik, yang Schelling diterbitkan pada tahun 1960, ^[6] memelopori studi tawar-menawar dan perilaku strategis dalam apa Schelling sebut sebagai "perilaku konflik". Hal ini dianggap salah satu dari seratus buku yang telah paling berpengaruh di Barat sejak tahun 1945. ^[7] Dalam buku ini ia memperkenalkan konsep seperti titik fokus dan komitmen yang kredibel . Sebuah judul bab meliputi Reorientasi Teori Permainan, Randomisasi dari Janji dan Ancaman, dan Serangan Surprise: Sebuah Studi Distrust Reksa.

Dalam sebuah artikel merayakan Schelling Hadiah Nobel untuk Ekonomi ^[8] Michael Kinsley , Washington Post op-ed kolumnis dan mantan murid yang Schelling, merangkum reorientasi profesor dari teori permainan sebagai berikut:

"[Y] ou're berdiri di tepi jurang, dirantai oleh pergelangan kaki untuk orang lain Anda akan dibebaskan,. Dan salah satu dari Anda akan mendapatkan hadiah yang besar, segera setelah lain memberi masuk Bagaimana Anda membujuk orang lain untuk menyerah, ketika satu-satunya metode yang Anda inginkan - mengancam akan mendorongnya dari tebing - akan azab Anda berdua "?

"Jawaban: Anda mulai menari, lebih dekat dan lebih dekat ke tepi Dengan begitu, Anda tidak perlu meyakinkan dia bahwa Anda akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak rasional:.. Terjun dia dan diri Anda sendiri dari tebing Anda hanya perlu meyakinkan dia bahwa Anda siap untuk mengambil risiko yang lebih tinggi dari dia tanpa sengaja jatuh dari tebing. Jika Anda dapat melakukan itu, Anda menang. "

John Baylis dan James Wirtz  dalam Introduction (2007) membahas mengenai relevansi strategi, studi strategi dan perkembangannya serta interpretasi strategi dalam isu-isu kontemporer dari perspektif klasik mengenai strategis.  Banyak definisi mengenai strategi yang kemukakan oleh para ahli. Clausewitz sebagai the father of strategy menjelaskan strategi sebagai rule of engagement yang seringkali diimplementasikan dalam medan perang, meskipun strategi menurut Potter lebih mengarah pada segi bisnis. Beberapa definisi lainnya yang dituliskan dalam artikel Baylis dan Wirtz adalah definisi strategi oleh Robert Osgood:

“Strategy must now be understood as nothing less than the overall plan for utilizing the capacity for armed coercion – in conjunction with economic, diplomatic, and psychological instrument of power – to support foreign policy most effectively by overt, covert and tacit means.” (Baylis&Wirtz,2007:5)

serta definisi strategi menurut Murray dan Grimslay yang menjelaskan bahwa strategi merupakan sebuah adaptasi yang konstan, dari kondisi yang berubah, dimana keadaan dunia didominasi oleh perubahan, ketidakpastian dan ambiguitas. Studi strategis muncul pada awal Perang Dingin sebagai refleksi akan situasi yang terjadi pada saat itu. Para pemimpin politik dan akademisi berfokus kepada kondisi dimana perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sangat mungkin terjadi sewaktu-waktu sehingga dunia dihadapkan pada cara untuk bertahan dalam keadaan tersebut (Baylis&Wirtz,2007:2).

Untuk menjelaskan keadaan tersebut, konsep balance of power yang dibawa oleh perspektif realis lebih tepat dibanding ide-ide keamanan kolektif kaum liberalis utopis. Oleh sebab itulah, pada awal kemunculannya studi strategis banyak didominasi dalam negara dengan perspektif realisme klasik yang melihat bahwa konflik sebagai suatu hal yang wajar, bahwa pesimistik adalah karakter alami dari manusia, kepentingan adalah hal yang menuntun sikap negara, dan keberadaan power negara dalam keadaan yang anarki sehingga peran hukum internasional, moral dan institusi menjadi terbatas. Karena itu kaum realis klasik memandang strategi sebagai jalan untuk mengatasi ancaman konflik yang sedang berlangsung dengan meminimalisasi kemungkinan terjadinya kekerasan internasional.

Dengan berakhirnya Perang Dingin, studi strategis yang pada mulanya banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep keamanan realisme mendapat tantangan ketika banyak ide-ide liberalisme diterapkan dalam proses perumusan kebijakan, dan sektor militer tidak lagi dilihat sebagai suatu hal dominan dan syarat utama terciptanya keamanan yang bergeser ke sektor ekonomi, politik dan lingkungan. Militer, keamanan dan studi strategis yang berkembang pada mulanya dikritik sebagai bentuk penekanan oleh pemerintah dan militer untuk tetap menyuarakan perang (keeping the war alive) sebagai bentuk kepentingannya dalam karir dan penghasilannya (Baylis&Wirtz,2007:3).

 Gray (1999) mendefinisikan strategi sebagai aplikasi kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik atau lebih spesifiknya sebagai teori dan praktek penggunaan (use) dan ancaman penggunaan kekuatan terorganisir untuk tujuan politik (Gray,1999 dalam Baylis&Wirtz,2007:6). Tahun 1970-an beberapa scholarslain juga mengaitkan studi strategis dengan hal-hal ekonomi seperti Thomas Schelling dan Bernard Brodie yang menjelaskan strategi dari segi politik bahkan mengemukakan bahwa studi strategis harus dipelajari secara ilmiah (scientific) dengan pendekatan ekonomi yang dilihat sebagai instrumen sains untuk menyelesaikan masalah praktis. Tahun 1980-an terjadi sebuah perbedaan ketika operasionalisasi militer tidak disertakan dalam analisa strategi (Baylis,2007:6). Hal ini berarti bahwa studi strategis merupakan suatu studi yang mencakup beberapa sektor penting (interdisipliner) tanpa mengurangi atau meninggalkan salah satu aspeknya (politik, ekonomi, militer, sosial, moral,dsb) agar tujuan yang diinginkan tersebut tercapai. Dengan kata lain, studi strategis merupakan studi yang bersifat pragmatis tetapi juga praktis.

Gray (1982) dalam Baylis (2007) menyebutkan ada beberapa kritik terhadap studi strategis pada mulanya yang hanya tertuju pada bahasan mengenai konflik dan kekerasan. Kritik kedua adalah mengenai netralitas moral yang seolah dingin terhadap keamanan manusia dan pendekatan yang dilakukan dianggap mengabaikan kesempatan untuk terjadinya perdamaian. Kritik ketiga adalah tidak adanya solusi karena kekerasan menurut pandangan realis yang mendasari strategi pada saat itu dianggap mensahkan tindakan elit politik Jawaban dari  penstudi saat itu sebagai bentuk refleksi dari kondisi yang ada. Kajian tentang keamanan yang menjadi kritik bagi realis pada tahun 1990an menyebabkan redupnya studi strategis itu sendiri dan mempopulerkan studi keamanan karena studi mengenai keamanan memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak terpaku pada bidang militer saja, tetapi juga nature dari keamanan itu sendiri dan instrumenpower yang dijadikan sebagai alat strategis pada era Perang Dingin tidak lagi dianggap sebagai syarat mutlak bagi kondisi yang aman. Ini menunjukkan bahwa studi keamanan lebih multidisipliner. Namun disisi lain pendukung perspektif realisme masih tetap melihat bahwa militer merupakan aspek signifikan dalam politik dunia. Hubungan antara keduanya menurut kelompok kami ialah bahwa studi keamanan merupakan bagian dari studi strategis, karena keamanan internasional membutuhkan banyak aspek yang interdisipliner tidak hanya militer saja (pada Perang Dingin) tetapi juga aman dalam sektor politik, ekonomi, lingkungan yang muncul pada pasca Perang Dingin (Baylis,2007:12). Apabila studi strategis diubah menjadi studi mengenai keamanan akan berdampak pada luasnya kajian dari studi strategis itu sendiri.

            Beberapa peristiwa seperti 9/11 dan Perang Teluk membuktikan bahwa studi strategis masih dibutuhkan hingga sekarang mengingat dua peristiwa diatas memiliki kemiripan dengan awal mula studi strategis itu muncul. Dengan kata lain perdamaian yang dibawa oleh perspektif liberalis mengenai perpetual peace terkesan utopis namun nilai-nilai kerjasama bersama memang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Situasi ini banyak melemahkan dasar studi strategis awal dengan realisme klasik. Jika Baylis dan Wirtz menyamakan seorang strategis dengan seorang realis serta kritik-kritik yang dikemukakannya, maka seiring dengan perkembangan yang terjadi akan konsep keamanan yang menurut artikel ini dianggap sebagai hal inti awal mula studi strategis itu muncul sebaiknya studi strategis tidak disamakan dengan asumsi-asumsi dasar realis dan seorang strategis bukanlah seorang  realis meski perkembangan awal tersebut berawal dari realisme. Studi strategis diharapkan menjadi studi yang benar-benar dapat mencakup hal-hal di luar militer dan politik karena sifat strategis itu sendiri umum. Selain itu, tingkat fleksibilitas untuk menempatkan pada situasi dan kondisi apa dia berkembang tanpa melihat salah satu aspek saja. Contoh paling mudah ialah strategi manajemen yang diambil dari aspek ekonomi bisnis, jika studi strategis seperti apa yang diceritakan Baylis ketika Perang Dingin, maka ide-ide strategis Potter dalam hal bisnis tidak layak untuk berkembang menjadi studi strategis dan kurang strategis. Dan terakhir, kita strategi memiliki grand strategy yang dapat dikatakan sebagai kebijakan, maka fleksibilitas dan tidak terpaku pada salah satu aspek saja akan membuahkan kebijakan yang efektif.

            Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan Baylis dan Writz dalam artikel mereka mengenai strategi adalah bahwa strategi pada mulanya amat dekat dengan studi-studi klasik seperti realis dan liberalis. Realis menempati posisi yang dominan dalam perspektif mengenai strategi, banyak penulis dan pemikir mengaitkan eratnya konsep-konsep dasar realisme klasik dalam studi strategis untuk mendefinisikan pergolakan dalam keadaan internasional, walaupun kemudian banyak kritik yang timbul akan pengaitan konsep realis, dimana konsep liberal kasik sebenarnya juga memberikan pengaruhnya dalam studi strategis yang sebenarnya tidak hanya berpusat pada masalah internasional serta perang dan damai, namun juga dalam aspek lainnya seperti strategi ekonomi dan perdagangan.

Referensi :

Baylis, John & J.J. Wirtz. 2007. “Introduction”, dalam John Baylis et.al(ed), Strategy in the Contemporary World. Oxford University Press., pp 1-15

http://fellinkinanti-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-43065-Strategi%20&%20Tata%20Kelola%20Strategis-Evolving%20Study%20of%20Strategy.html

*Disusun dan digunakan sebagai referensi tugas mata kuliah Metodologi Hubungan Internasional

PENDUDUK dan KETENAGAKERJAAN

Sumber: Buku Perekonomian Indonesia “Dumairy”

1.      Variabel kependudukan Indonesia

·         Pertumbuhan penduduk tinggi

Jumlah penduduk indonesia saat ini tahun 2012 diperkirakan sekitar 257.516.167 jiwa. Setiap tahunnya meningkat pesat tercatat tahun 2010 bedasarkan sensus penduduk adalah 237.556.363 jiwa. Hal ini terbukti indonesia megara ketiga terpadat didunia setelah Cina dan India. Namun tekanan masalah kependudukan atas pembangunan sesungguhnya tidak terlalu berhubungan dengan aspek jumlah, melainkan lebih terkait dengan variabel-variabel lain kependudukan dan karakteristik penduduk yang bersangkutan. Variabel-variabel itu misalnya sebaran, komposisi, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan karakteristik yang dimaksud misalnya tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

·         Penyebaran kurang merata

Ketidak merataan jumlah penduduk antar daerah menimbulkan masalah urbanisasi.  Mayoritas penduduk bermukim di Pulau Jawa mencapai 136 juta penduduk, Pulau ini dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Arus urbanisasi yang deras menimbulkan masalah bagi kota yang didatangi, menyangkut penyediaan lapangan kerja, permukiman, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial yang lain.

·         Perspektif jenis kelamin

Proporsi penduduk perempuan lebih besar dari pada penduduk laki-laki. Namun kecenderungan penduduk laki-laki bertambah lebih cepat tercatat tahun 2010 bedasarkan sensus terhitung 31 Desember 2010 terdiri atas 132.240.055 laki-laki dan 127.700.802 perempuan. Ternyata jumlah laki-laki lebih banyak walaupun selisihnya lumayan tipis.

·         Perspektif regional

Provinsi penduduk terpadat adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km², dengan penduduk berjumlah 9.607.787 jiwa (2010). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia. Provinsi ini diduduki sekitar 4,60% dari seluruh penduduk indonesia. Berbeda dengan penduduk di Papua atau Kalimantan misalnya, walaupun wilayahnya luas namun penduduknya tercatat tidak begitu padat.

2.      Karakteristik kependudukan Indonesia

·         Tingkat Pendidikan

Dalam tingkat pendidikan, taraf pendidikan penduduk indonesia pada umumnya masih rendah. Tercatat tahun 1991, lebih dari tiga perempat (76,03%) penduduk yang berusia 10 tahun ke atas tidak sampai menganyam pendidikan sekolah menengah tingkat pertama SMP. Jumlah ini terlihat lenih banyak di daerah perdesaan daripada di daerah perkotaan. Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang sama sekali tidak sekolah, jumlahnya di desa bahkan jauh lebih banyak lagi daripada di kota, empat kali lipat. Pola ketimpangan pendidikan secara spasial tetap sama untuk jenjang yang lebih tinggi, keadaan daerah perdesaan selalu lebih memprihatinkan.

·         Tingkat Pendapatan

Sebuah pendapatan dilihat dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi (faktor produksi) dan aktivitas ekonominya dalam suatu masyarakat atau Negara pada periode tertentu. Pendapatan yang diterima oleh pelaku ekonomi antara lain :

a.       Sewa

b.      Upah

c.       Bunga

d.      Keuntungan (kewirausahaan)

3.      Ketenagakerjaan

Dari sebagian besar penduduk negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja (manpower) dipilah pula ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara edang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atau jasa atas kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen).

Angkatan keja dipilah pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja ialah oarang-orang yang mempunyai pekerjaan, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun sementara waktu tidak bekerja. Penganggur ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, yang tidak bekerja (masih/sedang) mencari pekerjaan. Pengganggur ini dinamakan penganggur terbuka.