RESUME MATERI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGERTIAN ADMINISTRASI

Suatu aktivitas penyelenggaraan atas dasar kerjasama dua orang atau lebih untuk sampai kepada tujuan tertentu.

Jadi, administrasi merupakan proses penyelenggaraan dimana kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Maka administrasi sebagai pengatur, pengurus, pemberi anggapan terhadap hasil, perencanaan, dan pemasran.

Pengertian Administrasi (Liang Gie)

1.      Administrasi sebagai proses

Dimana adanya proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

2.      Administrasi sebagai tata usaha

Merupakan alat untuk menjamin kelancaran untuk melakukan perhubungan, persetujuan, perjanjian, dsb antara sesama manusia dan lembaga tertentu yang silakukan secara tertulis. (G.Karla Saputra)

3.      Administrasi sebagai pemerintahan

Administrasi negara adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintahan agar tujuannya tercapai.

Beberapa orang ada yang berpendapat bahwa administrasi merupakan management yang artinya sama dengan management, tetapi ada pula yang membedakan administrasi dengan management. Perbedaan dan persamaannya sebagai berikut:

# Persamaan administrasi dan management

Yang dimaksud administrasi termasuk dalam arti management. (William H Newman)

Maka semua pengertian atau maksud administrasi itu adalah managemet sehingga administrasi dan management itu sendiri tidak dapat dibedakan. Karena setiap kegiatan atau aktivitas administrasi merupakan management.

# Perbedaan Administrasi dan Management

Administrasi merupakan penentuan tujuan pokok dan kebijakan sedangkan Management, ditujukan terhadap pelaksaan kegiantan dengan maksud menyelesaikan atau mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijakan. (Dalton E. Mc Farland)

Administrasi dapat dibedakan hal ini terihat dari tugas dan kegiatan administrasi itu sendiri. Dimana administrasi adalah penentu, pengatur, perencana tujuan pokok dan kebijakan, sedangkan management lebih berkutif dalam kegiatan pelaksanaannya itu sendiri.

PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK

Menurut sejarah administrasi publik terdapat enam generasi dalam oreantasi perkembangannya, yaitu sebagai berikut:

1. Pre-generation

Pertama dicetuskan oleh beberapa tokoh ilmuan Socrates, Plato, Aristotle, Machiavelli, Hegel, Marx.dll. yang mendokrin melalui filsafat kenegaraan, hukum , dan politik. Sehingga menekankan isu-isu moral dan politik, sehingga menjadi prinsip administrasi negara baik yang merupakan KODE ETIK dan menjadi ketentuan-ketentuan administrasi publik.

Pada abad ke-16 membutuhkan organisasi untuk mengimplementasikan  hukum dan peraturan. Sehingga dibutuhkan  abdi negara/masyarakat (public servant), yang tahu tentang pajak, statistik dan administrasi. Maka pada abad 18 – berkembang bidang keahlian administrasi

King Frederick William – mengembangkan  bidang keahlian / akademis yang disebut Camerialism. Yaitu mencetak calon abdi negara (PNS) deskripsi perangkat formal pemerintahan, dan memagi tugas2 abdi  negara, kode etik pegawai. Sehingga (Cameralism) atau ilmu kameral merupakan cikal bakal Ilmu  Administrasi Publik.

2. First generation

Pada terjadinya Revolusi Politik di Perancis & Amerika melahirkan sistem demokrasi sehingga tercetus teori demokrasi yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan) yaitu kekuasaan sepenuhnya ditangan rakyat, sehingga terbentuk penghargaan hak-hak individu/HAM, hukum publik  dan mengatur masalah administrasi urusan publik. Maka terjadi praktek administrasi publik.

Seorang tokoh Woodrow Wilson : membedakan antara politik and administrasi publik .

3. Second generation

Pada tahun 1930-1950an trdapat penerapan prinsip-prinsip manajemen/administrasi untuk mewujudkan birokrasi yang efisien efektif. Dan terjadi paradigma prinsip-prinsip administrasi oleh sejumlah tokoh-tokoh seperti  Luther Gulick and Lyndall Urwick; Henry Fayol; F.W Taylor.

4. Third generation

Paska 1945 Leonard White : memisahan politik dan administrasi memberikan asumsi bahwa AN menjadi sempit dan tidak riil, AN bukan hanya tehnik dan prinsip manajemen tapi “state in action” tentunya hal ini merupakan normatif dan syarat nilai.

5. Fourth generation

Pada akhir 1980 – 1990an , The New Public Management oleh David Osborne danTed Gaebler  memberikan penerapan inovasi dan ide-ide di sektor bisnis, untuk meningkatkan kinerja sektor  publik . Public as "customers" rather than "citizens"

6. Fifth generation

Pada tahun 2003 Janet and Robert Denhardt - New Public Service memberikan asumsi bahwa Public sebagai "citizens" bukan "customers". Sehingga “the citizen” berpartisipasi dalam pemerintahan dan berperan aktif dalam seluruh proses kebijakan.

Peradaban demi peradaban memberikan perkembangan yang meluas tentang Administrasi Negara, hal ini terlihat dari perkembangan pertama Administrasi Negara sampai saat ini. Sehingga terlihat

AN Lama Kecenderungan Sentripetal

Culture bound

amerika sentris

Teori organisasi klasik

Proses/fungsi administrasi

Sistem tertutup

Cakrawala sempit

AN paska PD II Kecenderungan Sentrifugal

Terobosan budaya

Internasionalisme

Cakrawala meluas

Realisme baru

Dari proses ke hasil

Teori semakin canggih

Perkembagan administrasi 2

       I.            Administrasi Sebagai Ilmu dan Seni

Administrasi Negara/Publik sebagai suatu ilmu pengetahuan telah berkembang sejak abad ke XIX. AP sebagai sebuah pengetahuan membahas tiap aspek kegiatan pemerintah dalam melaksanakan dan memberi pengaruh dalam kebijaksanaan/ kebijakan.

    II.            Masa Awal Administrasi Publik

·         Cina kuno

Doktrin menekankan isu-isu politik dan moral yang baik. Prinsip administrasi negara yang baik. Merupakan KODE ETIK yang menjadi ketentuan-ketentuan administrasi publik.

·         Yunani kuno

Merupakan pencetus teori demokrasi yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), dengan pengertian tersebut Yunani Kuno berhasi menciptakan parlemen pertama di dunia.

·         Romawi kuno

Bahwa Romawi memerintah dengan pendekatan sistem dimana pemerintah dibagi dalam departemen-departemen disebut Magistrates yang dipimpin oleh Magistrator. Tentunya hal ini berbeda dengan Yunani Kuno karena dipandang lebih realistis dan metodologis.

 III.            Faktor Ekologi Dalam Adm. Publik

Ekologi merupakan Ilmu pengetahuan yang merupakan cabang dari disiplin ilmu Biologi yaitu menyelidiki hubungan antara orgamnisme hidup dengan lingkungan dimana ia hidup (timbal balik).

# faktor lingkingan dalam sistem administrasi di indonesia:

·         Aspek Alamiah: Letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk.

·         Ment  Sosial: Ideologi, politik, ekonomi sosial-budaya dan pertahanan-keamanan.

FUNGSI ADMINISTRASI

Terdapat beberapa pendapat tentang makna mengenai persamaan dan perbedaan administrasi dan management sehingga memberikan asumsi bahwa Management merupakan inti dari administrasi karena merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. Maka administrasi dan management merupakan alat pelaksana dan tentunya keduanya tidak dapat dipisahkan harus jalan bersamaan dan saling ketergantungan satu dengan lainya.

@ fungsi utama administrasi adalah

1)      Menentukan tujuan menyeluruh yang ingin dicapai.

2)      Menentukan kebijakan umum  yang meningkatkan seluruh organisasi.

Sedangkan Management sebagai fungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dalam batas kebijakan yang telah ditentukan pada tingkat administratif.

@ fungsi administratif dalam akronim POSDCORB (Gulick)

1)      Planing = merancang perencanaan atau metode-metode untuk mencapai tujuan.

2)      Organizing = mengembangkan struktur bedasarkan pengelompokan yang perlu dikoordinasikan.

3)      Staffing = meliputi fungsi kepegawaian yang merekrut dan melatih staff.

4)      Directing (pengarahan) = meliputi tugas memimpin dengan membuat keputusan dan mengimplementasikan melalui kebijakan prosedur.

5)      Coordinating = meliputi tugas mengintegrasikan dan menyelarasikan berbagai macam unit yang saling berkaitan.

6)      Reporting = proses dan teknik untuk memberi info atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

7)      Budgeting (penganggaran) = meliputi tugas perencanaan financial dan pengendalian.

ORGANISASI DAN MANAGEMENT PUBLIK

Organisasi adalah sekelompok yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu (Griffin 2002).

Jadi, organisasi merupakan wadah perkumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Managemnet adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian dan pengendalian sumber daya manusia (Nickels & Mchugh 1997)

Sedangkan management merupakan suatu proses pembuatan dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan tersebut.

Ø  Jenis-jenis Organisasi

a)      Organisasi NonProfit (publik)

Merupakan organisasi yang dipegang atau dijalankan oleh publik atau pemerintah tertentu guna kelancaran kebutuhan masyarakat.

-          Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pemerintah Kota.

-          Lembaga Pendidikan Negri.

-          Yayasan Sosial, dll.

b)      Organisasi Profit (bisnis)

Merupakan organisasi yang dipegang oleh pengusaha perusahaan guna kelancaran bisnisnya.

a.       Perusahaan Besar: Perusahaan manufaktur, Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Ritel, dll

b.      Perusahaan Kecil, Koperasi, dll.

Ø  Tipe-tipe Organisasi

·         Pure-profit organization

Bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga dapat dinikmati oleh para pemilik.

·         Quasi-profit organization

Bertujuan menyediakan barang dan/atau jasa dengan maksud untuk meperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik.

·         Quasi-nonprofit organisation

Bertujuan menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan.

·         Pure-nonprofit organisation

Bertujuan menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ø  Sektor Publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur menurut hukum.

@ Contoh: Kesehatan, Keamanan, Pendidikan, Transportasi, dll.

@ Peran utama Sektor Publik

·         Regulatory role

Regulasi dibutuhkan masyarakat agar dapat mengkonsumsi dan menggunakan public goods. Serta berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

·         Enabling role

Memperlancar semua aktivitas masyarakat yang beraneka ragam, Menegakkan aturan. Contoh: Polisi atur lalu lintas.

·         Direct provision of goods and services

Menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Contoh: Air minum, listrik, BBM, pendidikan dasar, dll.

ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA

Organisasi keadministrasian negara adalah keseluruhan tata susunan administrasi negara yang terdiri:

}  Kementerian/Departemen2,

}  Direktorat,

}  Biro,

}  wilayah2,

}  Daerah2 Otonomi dsb.

Administrasi Negara sebagai aparatur dan sebagai proses tata penyelenggaraan Berdasarkan UUD 1945, Negara RI merupakan suatu badan hukum teritorial dan Fungsional.

Perbedaan Organisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara

Organisasi Negara/Lembaga Negara

ž  Disebut & diatur dalam UUD 1945

ž  Limitatif

ž  Berada di Pusat

ž  Pengisian Jabatan  berdasarkan Pemilihan

ž  Bertanggung Jawab kepada yang memilih

ž  Penamaannya ditentukan oleh UUD

Organisasi Administrasi Negara/Lembaga Pemerintah

ž  Hanya disebutkan dalam UUD 1945

ž  Jumlahnya bebas tgt kebut.

ž  Menyebar

ž  Pengisian Jabatan berdasarkan Pengangkatan

ž  Bertanggung jawab kepada yang mengangkatnya

ž  Penamaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi

Dari hal ini terlihat lebih rinci bahwa tugas dan kebijakan administrasi itu sendiri berbeda dengan organisasi negara dapat disebut sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah. Lembaga negara merupakan suatu organisasi yang dilaksanakan oleh petinggi negara atau pejabat negara seperti presiden, dll. Sedangkan lembaga pemerintah berkecimpung dalam birokrat-birokrat di departemen kementrian guna menjalankan kebijakan dan menentukan tujuan yang akan dicapai negara.

Organisasi Adminitrasi Negara sebagai Lembaga Pemerintah

Merupakan penyelenggara negara bidang pemerintah bertujuan untuk mengurus atau mengatur warga, tempat mengimplementasikan kebijakan negara. Seluruh lembaga secara sruktural berada di bawah eksekutif. Wadah atau konsep organisasi tata ruang politik untuk mengatur warga.

Ciri Administrasi Negara/Pemerintahan (Miftah Toha)

1. Pelayanan yang diberikan bersifat lebih urgen.
2. Bersifat monopoli atau semi monopoli.
3. Berdasarkan legalitas/undang-undang.
4. Tidak dikendalikan harga pasar, tidak didasarkan perhitungan laba rugi tetapi oleh rasa pengabdian;
5. Mementingkan kepentingan orang banyak;
6. Melindungi orang banyak;
7. Kepatuhan – negara mempunyai;
8. Mempunyai prioritas
9. Tidak dapat dihindari
10. Meliputi seluruh wilayah Indonesia

Munculnya birokrasi administrasi negara adalah untuk memperlancar proses kebijakan pemerintah agar mencapai suatu tujuan negara yang diinginkan.

Adapun fungsi pemerintah yang menderivasi munculnya birokrasi administrasi negara antara lain:

ž  Fungsi atau tugas menjamin pertahanan dan keamanan mengakibatkan munculnya kebutuhan akan lembaga birokrasi  administrasi  negara berupa departemen pertahanan.lembaga intelejen, Angkatan perang.

ž  Fungsi/tugas memelihara ketertiban memunculkan birokrasi administrasi negara berupa kepolisian, Departemen dalam Negeri.

ž  Fungsi/tugas menjamin keadilan memunculkan birokrasi administrasi negara berupa Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung.

ž  Fungsi/tugas pekerjaan umum memunculkan birokrasi administrasi negara Departemen Pekerjaan Umum, Departemn Perhubungan.

ž  Fungsi/tugas peningkatan kesejahteraan melahirkan Departemen Sosial, Departemen Koperasi, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan.

ž  Fungsi/tugas pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadikan Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen kelautan.

Terdapat struktur kementrian atau departemen dalam birokrasi di Indonesia yaitu:

}  Menteri merupakan Unsur pimpinan

}  Sekretariat Jenderal

}  Inspektorat Jenderal

}  Direktorat Jenderal

}  Unit Organisasi lain dan Staf Ahli

Organisasi administrasi negara atau lembaga pemerintah di Indonesia terbentuk sejak awal pembentukan kabinet Indonesia. Hal ini terlihat pada masa kabinet orde lama dan terus berkembang pada masa orde baru, reformasi sampai saat ini. Terjadi beberapa penambahan dan pengurangan departemen sesuai tugasnya.

Terdapat Pembagian Kementerian Menurut UU No. 39 tahun 2009

KEMENTERIAN UTAMA

1.Dalam  Negeri

2.Pertahanan

3.Luar Negeri

4.Hukum

5.Keuangan

6.Agama

Kementerian sebagaimana dimaksud diatas memiliki kantor wilayah/perwakilan di daerah/luat negeri. Presiden membentuk kementrian utama yang maksimal berjumlah 34 Kementerian. Nama dalam kemetrian Utama tidak dapat diubah Pasal 17. Kemetrian Utama tidak dapat dibubarkan oleh Presiden Pasal 20.

KEMENTRIAN POKOK

Pendidikan & kebudayaan

Sosial

Kesehatan

Pertanian

Kehutanan

Kelautan dan Perikanan

Tenaga kerja

Komunikasi dan Informasi

Energi dan Sumber Daya Mineral

Pekerjaan Umum

Transportasi

Perindustrian

Perdagangan Dalam & Luar Negeri

Koperasi & UMK

Kemetrian tersebut tidak memiliki kantor wilayah/perwakilan di daerah . Presiden membentuk kementrian pokok atau dapat menggabungkan dengan persetujuan DPR. Nama kementrian ini dapat dirubah dengan persetujuan DPR. Kementrian ini dapat dibubarkan dengan persetujuan DPR.

PEMERINTAH DAERAH yaitu Kepala daerah:

Gubernur, Wali kota, dan Bupati.

UU NO. 32 TAHUN 2004

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.

Pada dasarnya kewenangan pemerintahan dalam negara kesatuan adalah milik pusat. Dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah. Materi wewenang, yaitu semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya. Wilayah yang diserahi wewenang, yaitu daerah otonom, bukan wilayah administrasi.

Melalui UU No. 32 tahun 2004 Indonesia menganut cara no dua.

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah dilakukan dengan:

1. Ultra vires doktrine, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu.
2. Open and arrangement atau  general competence, yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat. Artinya pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat.

Pemerintah Pusat : Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal,  Agama.

Pemerintah Provinsi: Sisa kewenangan pusat yg berskala provinsi dan bersifat lintas kabupaten/kota.

Pem. Kabupaten/Kota : Sisa kewenangan pusat dan pemerintah provinsi yang berskala kabupaten/kota.

*Dicatat dan digunakan sebagai mata kuliah Administrasi Publik