PEMBANGUNAN EKONOMI

1.      Konsep-konsep Distribusi Pendapatan

Tolak ukur untuk menilai kemerataandistribusi ada 3 yang biasa digunakan, yaitu:

1)      Kurva Lorenz

Menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumulatif. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung) mencerminkan keadaan semakin buruk, distribusi pendapatan semakin timpang atau tidak merata.

2)      Indeks atau Rasio Gini

Adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan. Semakin mendekati nol koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Semakin besar koefisiennya, (mendekati satu) menunjukkan distribusi kian senjang atau timpang.

3)      Kriteria Bank Dunia

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia sering dipakai sekaligus sebagai kriteria kemiskinan relatif. Ketidak merataan tak lepas dari masalah kemiskinan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemikiran dan strategi tak pernah luput dari pengutamaan efisiensi di satu pihak melawan pengutamaan efektivitas dan kemerataan di lain pihak.

2.      Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan

a.       Ketidakmerataan Pendapatan Spasial

Ketidak merataan terjadi antar daerah, yakni antara daerah perdesaan dan perkotaan. Hal ini terlihat jelas kesenjangan terjadi diberbagai daerah, daerah perdesaan relatif lebih merata dibandingkan daerah perkotaan. Ketidakmerataan yang berlangsung antar daerah tidak hanya dalam hal distribusinya, tapi dalam hal tingkat atau besarnya pendapatan itu sendiri.

b.      Ketidakmerataan Pendapatan Regional

Secara regional atau antar wilayah, berlangsung ketidakmerataan distribusi pendapatan anatar lapisan masyarakat. Dalam perpektif antar wilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah.

3.      Ketimpangan Pembangunan

Pembangunan yang dilaksanakan cukup mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam banyak kasus relatif tidak bisa mengurangi ketimpangan (disparity). Secara umum ketimpangan yang terjadi meliputi ketimpangan pendapatan yang menimbulkan jurang perbedaan antara orang kaya dan miskin, ketimpangan spasial yang menyebabkan adanya wilayah maju (developed region) dan wilayah tertinggal (underdeveloped region) serta ketimpangan sektoral yang menciptakan sektor unggulan dan non unggulan. Persoalan ketimpangan juga mewarnai proses pembangunan di Indonesia melalui perbandingan kawasan (region) barat dan timur, Jawa dan luar Jawa serta antarwilayah provinsi dan kabupaten kota sebagai daerah otonom. Ketimpangan pembangunan terutama dialami oleh daerah-daerah yang baru mengalami pemekaran.

4.      Masalah Pembangunan

Pembangunan ekonomi telah lama dilakukan semenjak Orde Lama.Namun pada era Orde Lama pembangunan masih tersendat - sendat karena masalah politik atau kesadaran bernegara yang belum mantap.  Pembangunan pada masa Orde Baru banyak membawa hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Tetapi walaupun berhasil,banyak juga kelemahan yang terjadi.Kelemahan itu antara lain sebagai berikut:

o   Bahan - bahan dasar industri banyak yang harus di impor

o    Hasil - hasil pembangunan yang kurang merata

o   Sistem lembaga keungan seperti bank yang belum mantap

o    Ketergantungan pembiayaan dari pinjaman luar negeri

o   Menumpuknya pembayaran pokok dan bunga hutang pinjaman luar negri

                                                           

5.      Strategi Pembangunan Ekonomi

Tantangan pembangunan Indonesia ke depan sangat berat dan berbeda dengan yang sebelumnya. Paling tidak ada 4 (empat) tantangan yang dihadapi Indonesia, yaitu:

·         Otonomi daerah

Di satu sisi, penguatan ini sangat penting karena secara langsung permasalahaan yang dirasakan masyarakat di kabupaten/kota langsung diupayakan diselesaikan melalui mekanisme yang ada di kabupaten/kota tersebut. Tetapi, di sisi  lain, otonomi ini justru menciptakan ego daerah yang lebih besar dan bahkan telah menciptakan konflik antar daerah yang bertetangga dan ancaman terhadap kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

·         Pergeseran orientasi pembangunan sebagai negara maritim

Reorientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan sebagai  negara maritim. Wilayah kelautan dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

·         Ancaman dan sekaligus peluang globalisasi

Proses ekonomi global  cenderung melibatkan banyak negara sesuai dengan keunggulan kompetitifnya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur, penguasaan teknologi, inovasi proses produksi dan produk, kebijakan pemerintah, keamanan, ketersediaan modal, jaringan bisnis global, kemampuan dalam pemasaran dan distribusi global.

·         Kondisi objektif akibat krisis ekonomi

Kondisi objektif akibat  krisis ekonomi  (jatuhnya kinerja makro ekonomi menjadi –13% dan kurs rupiah yang terkontraksi sebesar 5-6 kali lipat) dan multi dimensi yang dialami Indonesia telah menyebabkan tingginya angka penduduk miskin menjadi 49,5 juta atau 24,2% dari total penduduk Indonesia pada tahun 1997/1998 dan mulai membaik pada tahun 1999 menjadi 23,4% atau 47,97 juta jiwa. Di sisi lain, krisis ekonomi  ini menjadi pemacu krisis multidimensi, seperti krisis sosial, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Refrensi:

§  http://www.batukar.info/referensi/analisis-ketimpangan-pembangunan-dan-pertumbuhan-ekonomi-di-provinsi-gorontalo

§  http://tarymagetan.wordpress.com/2011/02/25/strategi-pembangunan-ekonomi-indonesia/

§  http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2031411-permasalahan-pembangunan-ekonomi-indonesia/

Sumber: Buku Perekonomian Indonesia “Dumairy”