Laman

 photo tabfashion.png photo tabtumblr.png photo tabtutorial.png
 photo tabtutorial.png

Pengaruh Hubungan Diplomasi antara negara Cina dan Indonesia Terhadap Perekonomian Nasional

PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Dalam segi internasional, Indonesia mengadakan hubungan dengan hampir semua negara di dunia dan dengan berbagai lembaga internasional yang penting. Di antara itu semua dapat dikatakan bahwa pada waktu ini Indonesia juga mengadakan hubungan dengan negara- negara besar seperti Cina. Hubungan bilateral Indonesia dengan Cina juga terus ditingkatkan terkait dengan posisi geografis dan politik negara dengan penduduk terbesar itu yang sangat strategis dan penting, di mana Cina juga merupakan salah satu negara besar di Asia. Dalam hal ini, Indonesia dan Cina telah melakukan hubungan diplomatis semenjak tanggal 13 April 1950.
Hubungan yang terjalin mengalami pasang surut  karena terlihat adanya hubungan yang erat lalu terjadi penghentian hubungan atau pembekuan dan pembekuan ini mulai terjadi pada 30 November 1967.  Dimulai dari pernyataan Adam Malik  yaitu Cina telah ikut campur dalam masalah domestik Indonesia dengan mendukung upaya kudeta PKI dan Cina di duga memberi latihan kepada ratusan orang Indonesia yang tinggal di Cina untuk melakukan sabotase militer dan ekonomi di Indonesia (Sukma,1994:54). Dengan adanya pandangan buruk terhadap masing-masing negara maka kedua negara saling menarik mundur perwakilan diplomatik mereka. Namun anehnya selang waktu dekade setelah peristiwa ikut campurnya Cina terhadap PKI, terjadi perbaikan hubungan bilateral antara keduanya. Indonesia dan Cina sepakat untuk membahas beberapa hal mengenai normalisasi yang akan dilaksanakannnya.
Hubungan keduanya  mulai drencanakan terjadi normalisasi dimana dalam normaliasi itu terdapat 2 periode yang pertama ialah di tahun 1970-1977. Normalisasi yang dilakukan selain dipengaruhi dari keadaan domestik dalam negeri Indonesia juga dipengaruhi hubungan Cina dengan Asia Tenggara. Hubungan itu terlihat pada saat Vietnam mengintervensi Kamboja. Cina mengeluarkan kebijakan yakni (1) mencegah kekuatan Komunis di Asia tenggara, hal itu sama dengan keinginan dari Politik Luar Negeri Indonesia, (2) Cina mengambil tindakan terhadap Vietnam dengan menyerang tetangganya karena takut di intervensi oleh Vietnam dan (3) Cina aktif dalam berhubungan dengan Indonesia serta mendukung ASEAN yang juga menginginkan pasukan Vietnam mundur dari Kamboja.
Meskipun demikian hubungan Cina dan Indonesia masih mengalami kerenggangan, bahkan hingga tahun-tahun terakhir sebelum pemerintahan Soeharto, mengundurkan diri dari kursi jabatan pemerintahan Republik Indonesia. Setelah bertahun-tahun terhentinya hubungan diplomatis antara kedua negara, hubungan Ekonomi Indonesia dan Cina mulai tumbuh kembali, khusunya setelah penandatangann nota kesepahaman, (MoU) Memorandum of Understanding , untuk pembentukan hubungan perdagangan anatar kedua negara oleh kamar dagang dan Industri Indonesia ( KADIN ) dan Dewan Promosi Perdagangan International Cina ( CCPIT ) Cina Council for the Promotion of International Trade.  
Indonesia dan Cina saat ini sama-sama memiliki modal untuk tumbuh dan berkembang, serta berperan dalam percaturan dunia maupun kawasan Asia Pasifik. Kedua negara merupakan kelompok 20 kekuatan ekonomi terbesar dunia (G20). Indonesia dan Cina -ditambah India- merupakan tiga negara yang ekonominya tetap tumbuh positif saat negara-negara lain mengalami pertumbuhan negatif akibat krisis keuangan dunia. Potensi kedua negara itu bisa terus berkembang lewat kerja sama dan kemitraan strategis yang sudah berjalan.
Meskipun demikian, setelah adanya masa normalisasi saja perdagangan antara kedua negara mulai meningkat secara tajam, meskipun dalam masa volume yang relatif kecil. mengenai hubungan Ekonomi Indonesia dan Cina, menujukkan bahwa antara awal tahun 1990-an hingga puncak krisis ekonomi, ekspor minyak dan gas ( migas ), dan non-migas Indonesia ke Cina meningkat. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Cina juga semakin membaik bersamaan dengan milenium baru. Cina khususnya, mampu menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Meskipun ada peningkatan angka perdagangan, perdagangan Indonesia dan Cina masih relatif kecil. Oleh karena itu kelompok kami tertarik untuk membahas tentang Hubungan diplomasi antara Cina dan Indonesia dalam makalah kami yang berjudul “Pengaruh Hubungan Diplomasi antara negara Cina dan Indonesia terhadap perekonomian Nasional”

1.2  Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah gambaran tentang Reformasi Perekonomian Negara Cina?
2. Bagaimanakah awal mula sejarah hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Cina?
3.  Apakah pengaruh hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Cina di bidang ekonomi?

PEMBAHASAN
2.1 Reformasi Perekonomian Negara Cina
      Cina (Republik Rakyat Cina) menjadi salah satu negara superpower baru di era ini. Cina menjadi perwakilan Asia yang menduduki Dewan Keamanan Tetap PBB. Selain itu, Cina juga merupakan negara “bernuklir” dengan memiliki tentara terbesar di dunia dengan anggaran militer ke-4 terbesar setelah Amerika, Prancis dan Inggris. Selama tahun 1980 sampai 2005, pertumbuhan rata-rata ekonomi Cina lebih dari 10% (jauh melampau pertumbuhan ekonomi dunia). Ini membawa Cina sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terdashyat di abad ini. Cina saat ini menduduki posisi ke-2 dalam jumlah ekspornya dan urutan ke-3 dari jumlah impor.
Keberhasilan negara tirai bambu ini tidak terlepas dari sejarah panjang kebudayaan Cina yang telah berusia ribuan tahun. Sejarah mencatat kemajuan Cina naik-turun dalam kancah internasional. Cina pernah memiliki kebudayaan yang sangat maju di masa peradaban Huang Ho dan Yang Tze, serta kemajuan di Dinasti Chin. Cina pernah terburuk selama ratusan tahun, hingga akhirnya bangkit kembali setelah reformasi ekonomi oleh para founding fathernya. Sampai saat ini, mayoritas rakyat Cina menjunjung tinggi para pendiri negaranya.
       Kesuksesan  negara dengan penduduk terbesar di dunia dunia di abad 21 saat ini atas tekad dan kekonsistenan para pemimpin Cina dalam membangun Zhung Quo (Pusat Peradaban). Sejak reformasi ekonomi di tahun 1978, tingkat kemiskinan penduduk Cina turun dari 53% di tahun 1981 menjadi 8% di tahun 2001. Di tahun 2008 ini, Cina telah memasuki usia 30 tahun sejak reformasi ekonomi 1978 yang “mengancam” eksistensi hegemoni Barat di dunia.
      Berbagai struktur ekonomi yang diciptakan dalam proses reformasi ekonomi Cina sebenarnya dapat juga ditemukan di beberapa negara lainnya, akan tetapi dalam kenyataannya apa yang terjadi di Cina cukuplah unik untuk dianalisa lebih mendalam. Reformasi ekonomi Cina pada awalnya lebih dikedepankan untuk memacu nilai keuntungan guna membiaya modernisasi masyarakat di tanah Cina. Tantangan terberat terjadi tatkala pemerintah harus mencari solusi guna memotivasi para pekerja dan petani agar menghasilkan keuntungan yang terus lebih besar guna menghilangkan ketidakseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat
Dalam lawatan kenegaraanya pada November 1978, Deng Xiaoping mengunjungi Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Dalam perjalanannya, khususnya setelah melakukan perbincangan selama tiga hari berturut-turut dengan Lee Kuan Yew, Deng memperoleh sumber inspirasi untuk memulai pembangunan di tanah Cina. Kunjungan tersebut menurut Lee telah membuka mata pemimpin tertinggi Partai Komunis Cina (Cina Communis Party) dan menjadi titik tolak dimulainya reformasi pembangunan ekonomi Cina.
Republik Rakyat Cina mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri Cina. Sejak akhir 1978, kepemimpinan Cina telah memperharui ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi pasar tapi masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai Komunis. Untuk itu para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengijinkan perusahaan skala kecil dalam jasa dan produksi ringan  dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi. Ke arah ini pemerintah mengganti ke sistem pertanggungjawaban para keluaga dalam pertanian dalam penggantian sistem lama yang berdasarkan penggabunggan, menambah kuasa pegawai setempat dan pengurus kilang dalam industri  dan memperbolehkan berbagai usahawan dalam layanan dan perkilangan ringan, dan membuka ekonomi pada perdagangan dan pelabuhan asing. Pengawasan harga juga telah dilonggarkan. Ini mengakibatkan Cina daratan berubah dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi campuran.
Tidak seperti pendahulunya yakni Mao Tse-Tung, kala itu Deng Xiaoping yang dianggap sebagai pemimpin pragmatis mencoba membangun Cina dengan cara yang modern, bertahap, dan tidak revolusioner. Setelah selesai melakukan reformasi di bidang pertanian, Deng bereksperimen di sektor industri dengan membentuk Special Economic Zones (SEZs), suatu wilayah terbatas dimana pemerintah Cina tidak lagi menerapkan peraturan anti-bisnis dengan mengeluarkan kebijakan pajak rendah dan dukungan penuh terhadap barang produksi yang akan dijual ke luar negeri. Untuk pertama kalinya, zona ekonomi khusus hanya diterapkan di Propinsi Fujian dekat Taiwan dan Propinsi Guangdong dekat Hongkong. Namun kemudian pada tahun 1984, setelah melihat keberhasilan eksperimen tersebut, pembangunan dilanjutkan dengan mendirikan berbagai zona sejenis secara terintegrasi di empat belas kota sepanjang pantai Cina.
Deng Xiaoping pada dasarnya tetap berpedoman pada teknik perencanaan yang dibuat oleh Mao, namun Deng memodifikasinya dengan pendekatan pembangunan Singapura, yaitu memulai dengan membuat blok-blok bangunan sebagai infrastruktur dasar. Memasuki tahun 1980-an, Cina membangun tambang batu-bara untuk mensuplai peningkatan kebutuhan akan tenaga listrik. Di tahun 1990-an, mereka beralih untuk meningkatkan produksi gas dan minyak bumi. Akhirnya, Cina membangun berbagai pembangkit tenaga baru dengan kemampuan berkali-kali lipat dari generator utama selama periode tahun 1990 hingga 2003.

Pemerintah Cina menyadari bahwa untuk membuka lapangan pekerjaan, negara membutuhkan berbagai bangunan modern seperti jalan tol, pelabuhan, jalur kereta api dan bandar udara. Usaha memodernisasi secara terpusat tersebut hingga kini masih terus berlangsung dan saat ini Cina sedang membangun pembangkit tenaga nuklir di berbagai wilayahnya hingga tahun 2020 guna melipatgandakan tenaga yang dibutuhkan. Kebijakan yang dikeluarkan secara terencana tersebut ternyata tidaklah sia-sia. Setelah melewati masa-masa pembangunan infrastruktur dan dilengkapi dengan kebijakan yang mendukung usaha bisnis, serta dikombinasikan dengan upah pekerja yang murah, akhirnya refromasi dan pembangunan ekonomi memberikan hasil sesuai dengan harapan pemerintah dan rakyat Cina. Kini kota-kota di Cina telah bermetamorforsis secara cepat dengan kehadiran gedung-gedung pencakar langit layaknya permainan realita tata kota di komputer, SimCity.
Meskipun strategi reformasi ekonomi Cina lebih dikarakteristikkan oleh banyak kalangan sebagai model kapitalisme, pejabat resmi Cina lebih senang memandangnya sebagai sebuah bentuk pendekatan “sosialisme dengan karakter Cina”. Namun demikian, menurut kebanyakan petinggi Cina, ideologi pemerintahan tidaklah lebih penting daripada kebutuhan dasar dari rakyatnya. Maka tidak heran apabila ucapan Deng Xiaoping sebagai nahkoda reformasi ekonomi Cina hingga saat ini masih terus bergema, “It doesn’t matter if the cat is black of white, as long as it catches mice”. Dua puluh lima tahun setelah diluncurkannya reformasi ekonomi, kini Cina telah merasakan perubahan dan hasil yang begitu nyata. Sejak tahun 1980, Cina berhasil mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 75% di negara berkembang, termasuk lebih dari 400 juta rakyat Cina itu sendiri. Dalam kurun waktu seperempat abad, jumlah masyarakat sangat miskin yang tinggal di daerah pedesaan Cina juga menurun dari 250 juta menjadi hanya 26 juta.
Sebenarnya teka-teki sistem perekonomian Cina saat ini dapat dibaca ketika the Party Congress pada Oktober 1992 mendeklarasikan Cina sebagai penganut sistem socialist market economy. Hanya dalam beberapa tahun kemudian foreign direct investment (FDI) yang masuk ke negara Cina meningkat tajam dengan jumlah lebih besar dari gabungan FDI empat belas tahun sebelumnya. Sejak saat itu, Cina menjadi magnet baru bagi investasi modal asing dari seluruh dunia yang secara regular menghasilkan pemasukan sekitar US $50 miliar setiap tahunnya bagi Cina atau sekitar sepuluh kali lipat yang diterima oleh India.

2.2 Sejarah Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Cina
Definisi diplomasi menurut Kamus Inggris Oxford adalah “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil bisnis, atau seni para diplomat”. Diplomasi juga dapat diartikan sebagai alat pelaksanaan dari adanya hubungan luar negeri yang mana diplomasi harus sejalan dengan politik yang digariskan oleh pemerintahnya yaitu untuk mencapai kepentingan nasional negaranya seperti kepentingan ekonomi, politik, militer, sosial dan budaya. Istilah diplomasi ini muncul setelah terjadinya perang dunia I dan II, yaitu bagaimana dunia ini dapat menciptakan suatu perdamaian dengan mengurangi konflik-konflik antar negara di dunia. Diplomasi erat hubungannya dengan hubungan antar negara, dimana diplomasi disebut sebagai seni dalam mengedepankan kepentingan suatu nengara melalui negosiasi dengan cara damai dalam berhubungan dengan negara lain. Jika cara damai ini gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, maka diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mendapatkan tujuannya.
Pada jaman dahulu diplomasi hanya digunakan sebagai dialog antar negara yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan antar bangsa dimana aktor utama dalam diplomasi adalah state atau government. Ini merupakan track pertama dalam diplomasi dan biasanya diplomasi track 1 ini bersifat tertutup dan masih dimungkinkan adanya kecurigaan antar negara. Kecurigaan inilah yang biasanya menyebabkan kegagaan dalam berdiplomasi, karena sifat tertutup itu merupakan hambatan dalam berdiplomasi.
Namun di era globalisasi sekarang ini diplomasi track 1 tidaklah relevan dan dianggap kurang efektif, karena itulah muncul track 2 yang mana diplomasi ini lebih bersifat terbuka dan aktor dalam diplomasi tidaklah hanya government tetapi juga non-government maupun individu. Karena inilah muncul istilah “everyone is an ambassador”. Istilah tersebut mengartikan bahwa setiap manusia dapat menjadi duta. Hal ini juga membuat diplomasi sekarang ini terbagi menjadi beberapa bentuk diplomasi, salah satunya adalah diplomasi bilateral. Diplomasi bilateral adalah suatu bentuk diplomasi atau kesepakatan dan negosiasi yang dilakukan oleh dua negara saja. Diplomasi bilateral ini merupakan diplomasi lama sehingga dahulu aktor utamanya adalah government, namun di era sekarang government tidaklah lagi menjadi actor utama dalam diplomasi bilateral tetapi setiap orang dapat melakukan diplomasi bilateral. Salah satu negara yang menjalin hubungan diplomasi bilateral adalah negara Indonesia dan salah satu negara di Asia Timur yaitu Cina.
Hubungan Indonesia - Cina memiliki akar sejarah yang panjang. Interaksi antara nenek moyang bangsa Cina dengan nenek moyang bangsa Indonesia telah dimulai sejak 2000 tahun lalu. Hubungan erat ini menemukan momentum simboliknya dalam kisah perjalanan muhibah Cheng Ho yang sangat sangat masyhur pada abad 14. Salah satu bukti budaya yang menunjukkan interaksi itu adalah bedug yang digunakan (hanya) oleh masjid-masjid di Indonesia. Bedug itu merupakan bawaan dari Cina.
Di era modern, Hubungan diplomatik Indonesia-Cina secara resmi dimulai semenjak tahun 1950. Hubungan awal ini belum berjalan baik sebab kedua negara masih dalam tahap perkembangan.  Cina, seiring berjalannya waktu berkembang dan maju lebih pesat daripada Indonesia dilihat dari  meningkatnya ekonomi Cina dalam  segi industri. Pada tahun kedua setelah RRC didirikan oleh Partai Komunis Cina (PKC) pada tahun 1949, Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya Cina baru di bawah pemerintahan komunis.
Selanjutnya di era Soekarno, hubungan kedua negara pernah sangat erat, ditandai dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking yang menjadi simbol kedekatan Indonesia dengan komunisme kala itu. Tahun 1955 saat digelar Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Perdana Menteri Cina Zhou Enlai datang sebagai delegasi Cina. KAA sendiri bagi Cina merupakan momentum sejarah penting. Di sanalah eksistensi Cina sebagai negara baru dikukuhkan di dunia internasional. Karena itu tak heran jika cerita tentang KAA bisa ditemukan di kurikulum mata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Cina.
Setelah Soekarno jatuh, hubungan Indonesia-Cina memburuk. Tahun 1967, Soeharto yang tengah membangun Masa Orde Baru memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina. Retaknya hubungan diplomatik tersebut karena peristiwa G-30 S PKI tahun 1967 sedangkan Cina adalah salah satu punggawa komunisme dunia selain itu minoritas penduduk Cina di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Soeharto lebih memilih untuk menjauhi Cina dan merapat ke Barat, terutama Amerika Serikat. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina banyak mengalami pasang surut, terkait upaya-upaya normalisasi. Setelah 23 tahun hubungan tersebut beku, mulai muncul upaya-upaya untuk melakukan normalisasi. Hubungan kedua negara baru kembali normal pada tahun 1990 setelah 12 tahun sebelumnya Cina mencanangkan reformasi dan keterbukaan. Hubungan diplomatik Jakarta-Beijing diawali dengan kunjungan Menlu Ali Alatas ke Ohina pada bulan Juli 1990.
Indonesia melihat Cina tak hanya sebagai ancaman domismestik, tapi juga sebagai ancaman regional terhadap ASEAN dengan paham komunismenya. Tapi Indonesia tidak bisa lepas dari peran Cina, terutama dalam kasusnya dengan Kamboja, yang dinilai akan menambah ruang gerak Indonesia. Upaya tersebut misalnya, adanya pembicaraan antara Menlu Mochtar dan Menlu Wu Xueqian selama peringatan KAA ke 50, yang juga membahas masalah Kamboja. Secara garis besar, ada 2 periode dalam normalisasi hubungan Cina dan Indonesia, yaitu:
1.  Periode pertama, tahun 1970-1977. Yang lebih menonjol yaitu penolakan dari Indonesia untuk segera melakukan normalisasi, karena belum dirasa tuntas masalah ancaman komunisme dan minoritas Cina.
2. Periode Kedua,  tahun 1977-1988. Pada periode ini, mulai menonjolkan aspek ekonomi. Perhatian untuk menjajagi kembali kemungkinan pembukaan hubungan dagang langsung dengan RRC muncul kembali setelah Menlu Mochtar Kusuma Atmaja menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu mencurigai mereka yang berdagang dengan RRC (Sukma, Rizal,1994:18).
Setelah melewati dua periode penting ini, hubungan perpolitikan Indonesia - Cina mengalami banyak perbaikan, terutama peningkatan kerjasama perdagangan yang tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan kedua negara mulai berkembang pesat setelah reformasi 1998 Indonesia digulirkan. Krisis financial Asia 1997 memberi pelajaran bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan bahwa mereka perlu menjalin hubungan lebih erat dengan negara-negara Asia Timur, khususnya Cina, untuk mencegah pengalaman serupa terulang. Maka sejak itu hubungan Indonesia-Cina semakin erat.

2.3  Pengaruh Hubungan Diplomasi yang Terjalin antara Indonesia dan Cina di Bidang Ekonomi
Di era modern ini Indonesia telah mengalami banyak pertumbuhan di berbagai bidang,terutama di bidang ekonomi. Globalisasi merupakan proses dimana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarnegara dan antarmanusia menjadi semakin tidak berbatas. Sedangkan menurut  Selo Soemardjan, Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah - kaidah yang sama. Globalisasi terjadi pada bidang informasi, ekonomi, serta budaya. Sudah sejak lama pemerintah Indonesia menggembar - gemborkan tentang globalisasi itu sendiri. Dengan harapan masyarakat dan pelaku industri siap menghadapi segala dampak dari globalisasi terutama pengaruh globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia.
Pasar bebas merupakan salah satu bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Pengaruh dari globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia diantaranya adalah tumbuhnya kreativitas para pelaku ekonomi Indonesia serta semakin mendunia produk - produk buatan Indonesia. Dengan adanya globalisasi, para pelaku ekonomi, memang dituntut untuk semakin kreatif menciptakan produk - produk yang tidak hanya mampu bersaing dengan sesama produk buatan dalam negeri, namun juga harus mampu bersaing dengan produk - produk dari negara lain. Tanpa adanya pengembangan produk, sudah pasti produk mereka tidak akan bisa laku di pasaran. Terlebih sejak CAFTA (Cina Asia Free Trade Assosiation) diberlakukan, barang - barang dari Cina mulai membanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk serta tampilan produk yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat murah bila dibandingkan dengan produk - produk buatan Indonesia.
Sudah sangat jelas bahwa aspek ekonomi merupakan aspek yang sangat signifikas dalam hubungan Indonesia dengan negara- negara lain, tak terkecuali dengan negara- negar Asia Timur yaitu China dan jepang. Dari China, Indonesia dapat mengimport hasil- hasil industri ringan, tidak hanya mengimport tapi Indonesia juga mengekspor bahan- bahan mentah ke China (Bandoro, Bantarto. 1994)
Bagi beberapa pelaku industri, terutama yang selama ini mengandalkan bahan baku import dari Cina, malah menjadi pihak yang diuntungkan atas masuknya Indonesia ke dalam pasar bebas Asia. Mereka bisa mendapatkan bahan baku dengan harga yang jauh lebih murah karena dilakukannya perjanjian penghapusan tarif import sehingga bisa menekan banyak biaya yang harus mereka keluarkan. Dengan mendapatkan bahan baku yang murah, maka secara otomatis kegiatan industri bisa semakin berkembang. Itu merupakan contoh positif dari pengaruh globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia. Selain itu juga masih terdapat bentuk-bentuk hubungan diplomasi yang terjalin antara Cina dan Indonesia di bidang ekonomi seperti:
1. Hubungan bilateral RI-RRC dalam bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknik secara umum semakin meningkat, terlihat dari tingginya volume  perdagangan timbal balik dan berbagai pertemuan yang dilakukan oleh pejabat terkait pemerintah maupun swasta kedua negara.
2. Tercatat kunjungan pada tingkat Kepala Pemerintahan dilakukan oleh PM Zhu Rongji ke Indonesia, 7-9 Nopember 2001 dan menghasilkan penandatanganan 5 persetujuan yaitu MoU Kerjasama Pertanian, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Persetujuan Kebudayaan, Persetujuan mengenai Pengaturan Kunjungan Wisatawan RI – RRC, dan Persetujuan Pemberian Hibah sebesar 40 juta Yuan. Presiden RI, Megawati Soekarnoputri pada bulan Maret 2002  telah melakukan kunjungan balasan ke RRC dan menandatangani Exchange of Notes mengenai pembukaan Konsulat Jenderal RI di RRC dan Konsulat Jenderal RRC di Indonesia, Nota Kesepahaman mengenai bantuan hibah yang berkenaan dengan kerjasama ekonomi dan teknik, MoU pembentukan Indonesia-Cina Energy Forum mengenai kerjasama di sektor energi dan MoU Kerjasama Ekonomi dan Teknik dalam Proyek Jembatan, Jalan Tol serta proyek infrastuktur lainnya.
3.  Komoditi ekspor utama Indonesia ke Cina mencakup 131 jenis, 5 komoditi utama adalah minyak bumi, kayu lapis, besi baja batangan, kertas dan kertas karton, serta pupuk buatan. Sedangkan komoditi impor Indonesia dari Cina mencakup 262 jenis dengan 5 komoditi utama berupa kapas, jagung, biji-biji buah yang mengandung lemak, mesin produksi kulit dan tekstil, dan minyak mentah.
4. Neraca perdagangan antara Cina dan Indonesia selama ini selalu surplus bagi Indonesia, baik untuk mata dagangan migas maupun non-migas, dimana pada tahun 2002 mencapai US$ 1,07 milyar. Surplus Indonesia pada bulan Januari-November 2003 mencapai nilai US$ 1,29 milyar. Surplus perdaganan non-migas bagi Indonesia mencapai nilai US$ 2.050,34 juta. Hal ini menandakan bahwa produk non-migas Indonesia yang masuk pasar Cina tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan produk non-migas Cina yang masuk pasar Indonesia.
5. Dari sudut pandang perdagangan luar negeri Cina, saat ini Indonesia merupakan negara tujuan ekspor urutan ke-17 dengan nilai US$ 3,59 milyar atau 1,01% dari total ekspor Cina yang mencapai nilai US$ 390,41 milyar, dan negara asal impor urutan ke 16 dengan nilai US$ 5,24 milyar atau 1,41% dari total impor Cina yang mencapai nilai US$ 370,76 milyar.
6. Dalam hubungan investasi langsung timbal balik RI-RRC, berdasarkan sumber RRC terlihat investasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 nilai aktual investasi Indonesia di RRC sebesar US$ 146,94 juta dengan 60 proyek, tahun 2001 nilai aktual investasi meningkat menjadi US$ 159,64 juta dengan 82 proyek dan pada tahun 2002 nilai aktual investasi mencapai US$ 14,12 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 94 buah.
7. Menurut data BKPM, investasi RRC di Indonesia di luar sektor Migas, Perbankan, Lembaga Non Bank, Asuransi dan Sewa Guna Usaha dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000, investasi RRC senilai US$ 153.9 juta dengan 43 proyek, pada tahun 2001, investasi RRC mengalami peningkatan secara drastis dengan nilai US$ 6,054 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 34 buah. Peningkatan arus investasi RRC di Indonesia ini merupakan wujud nyata dari kebijakan Pemerintah RRC yang kin mendorong perusahaannya untuk melakukan investasi ke luar (going-out strategy/go to the world). Namun dalam tahun berikutnya (2002), investasi RRC menurun, juga secara drastis menjadi SU$ 58,8 juta dengan 41 buah pryek karena kekhawatiran masalah keamanan di Indonesia.
8. Dalam bidang migas, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan tender proyek menyediaan LNG ke Propinsi Fujian dengan nilai tender US$ 8,5 billion pada tahun 2002.  Proyek ini akan mulai beroperasi pada 2006 dan akan menyuplai gas ke RRC selama 25 tahun.
9. Dalam rangka Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang (KTNB) hingga 2003. Indonesia telah menawarkan kepada Cina pelatihan bidang telekomunikasi, peran media dan televisi, perumahan dan irigasi. Sebaliknya Pemerintah Cina juga menawarkan program pelatihan teknologi kepada pihak Indonesia.
10.  Di bidang pariwisata, kerjasama Indonesia-RRC semakin mengalami kemajuan pesat dengan ditunjuknya Indonesia sebagai negara tujuan wisata RRC.
11.  Kedua negara juga mengupayakan diadakannya hubungan “sister province” antara kota-kota lain di Indonesia dengan kota-kota di RRC yang dinilai serupa karakteristiknya yang bertujuan untuk lebih meningkatkan hubungan kedua negara khususnya pada propinsi/kota yang tergabung dalam kerjasama dimaksud. Sehubungan dengan hal tesebut, para pejabat Pemerintah Daerah (PEMDA) ke dua negara saling mengadakan kunjungan.

PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Indonesia dan Cina telah melakukan hubungan diplomatis semenjak tanggal 13 April 1950. Akan tetapi, hubungan diplomatis bilateral kedua negara tersebut sempat terhenti pada tahun 1967, setelah merebaknya isu kudeta komunisme di Indonesia. Pada bulan Desember 1989, atau selang waktu dekade setelah adanya perbaikan hubungan bilateral diantara Indonesia dan Cina, Indonesia dan Cina sepakat untuk membahas berbagai hal mengenai normalisasi hubungan bilateral kedua negara.
Sudah sangat jelas bahwa aspek ekonomi merupakan aspek yang sangat signifikas dalam hubungan Indonesia dengan negara- negara lain, tak terkecuali dengan negara- negar Asia Timur yaitu Cina dan Jepang. Dari Cina, Indonesia dapat mengimpor hasil-hasil industri ringan, tidak hanya mengimpor tapi Indonesia juga mengekspor bahan-bahan mentah ke Cina.

3.2 Saran
       Hubungan diplomasi merupakan suatu hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf dan kemajuan negaranya masing-masing. Oleh kerena itu hubungan diplomasi haruslah dijaga agar hubungan baik dapat berjalan secara seimbang tanpa merugikan satu sama lain negara yang bersangkutan sehingga dapat memajukan dan mengembangkan di berbagai aspek dan bidang .

ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP GLOBAL

Isu-isu lingkungan hidup tidak lepas dari masalah-masalah lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup merupakan kombinasi yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, untuk kelanjutan hidup manusia di muka bumi ini. Jika lingkungan hidup musnah, maka penghuninya pun demikian. Hal ini lah yang saat ini menjadi topik perbimcangan yang terjadi di kancah dunia imternasional. Melihat betapa perihatinnya lingkungan hidup dari masa ke masa.

Isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu lingkungan global yang mencuat ke permukaan yang bersifat global serta yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global.
Pemanasan global atau yang sering  disebut global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer,laut, dan daratan bumi. Pemanasan global atau global warming menjadi isu global mutakhir terkait lingkungan hidup dimana pencemaran dan pengrusakan terhadap lingkungan dianggap sebagai faktor penyebab hilangnya sifat kealamiahan bumi akibat pemanasan global. Dunia pun menyadari untuk melakukan upaya keras mengingat semakin terancamnya eksistensi kehidupan.

Menurut N.H.T.Siahaan (2004) ada beberapa masalah lingkungan yang meliputi sebagai berikut:
1. Pencemaran (Pollution)
Timbulnya pencemaran ini akibat dari berbagai aktivitas manusia yang berupa Kegiatan industri, dalam bentuk limbah dan zat buangan berbahaya.
2. Timbul berbagai penyakit aneh dan baru
Belakangan makin banyak jenis penyakit baru yang muncul, seperti malaria, DBD, antraks, AIDS, chikungunya, ebola, SARS (flu burung dan flu babi).
3. Pemanfaat Alam secara tak terkendali
Merupakan dampa dari tinngkah laku manusia dalam mengekspoitasi dan menggunakan sumber daya alam secara serampangan dan tidak bertanggungjawab. Misalnya, penebangan liar sampai gundul, pengambilan terumbu karang atau ekosistem pantai, penangkapan ikan dengan bahan peledak dan alat beracun dan sebagainya.
4. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk telah melewati batas siklus kemampuan atau cadangan sumber daya lingkungan sebagai sumber kebutuhan hidup manusia.
5. Menurunya Populasi Fauna dan Flora
6. Ketidakseimbangan ekosistem-ekosistem yang memiliki keterkaitan di dalamnya.
7. Konsumerisme, Kemiskinan dan Kelaparan.

Isu lingkungan ini diangkat oleh disiplin Hubungan Internasional karena keamanan dan konflik dunia akan berdampak buruk bagi lingkungan seperti setelah perang dunia 2 dengan timbulnya kerusakan bagi lingkungan. Dan adanya kesadaran di Barat bahwa hal ini akan mengancam lingkungan hidup.
Berakhirnya Perang Dingin menjadi perhatian pengamat dan para ahli lingkungan karena kerusakan lingkungan akibat perang itu sendiri. Dan adanya kesadaran publik terhadap perubahan lingkungan global dan banyak gejala terjadi dalam lingkungan global yang menyebabkan iklim tidak pasti. Sehingga para peneliti mulai keras dan berani tampil yang penelitiannya mulai dipublikasikan. Hal ini meyuarakan keprihatinan terhadap lingkungan hidup. Kegiatan ekonomi dan sosial pun akan mengancam manusia. Karena manusia itu sendiri mengeruk sumber daya alam demi memenuhi permintaan pasar tanpa memikirkan akibatnya.
Peran aktor negara (state actor) yang diwakili oleh IGO dan INGO pun menjadi salah satu dampak dari ketidak harmonisan lingkungan. Kebijakan pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia mengabaikan kelanjutan, kelestarian, dan kelanjutan lingkungan. Akibat kerusakan lingkungan ini, bukan hanya lokal bahkan lintas negara dan global. Contohnya: kebakaran hutan yang asapnya dapat mengganggu negara tetangga dan sebaginya.
Human scurity dibuat untuk mencegah ancaman-ancaman kemanusiaan yang ada di dunia. Ada 7 elemen yang paling penting yaitu keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan makanan, keamanan lingkungan, keamanan personal/pribadi, keamanan politik, dan keamanan komunitas.

*Digunakan sebagai tugas mata kuliah Isu-Isu kontemporer dalam HI

Transformasi kekuatan di asia pasifik: TRANSFORMASI KEKUATAN MILITER JEPANG

LATAR BELAKANG
Jepang merupakan negara yang terletak dikawasan Asia Timur. Secara geografis Jepang terletak di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan berdekatan dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Jepang juga merupakan negara yang ekonominya tergolong maju karena berhasil menguasai pasar dunia. Namun dari sisi lain pertahanan militernya jepang selalu berada dibawah naungan Amerika. Bermula dari kekalahan jepang pada perang dunia 2.  Dimana Jepang berani menyerang pangkalan militer amerika dikawasan pasifik, tepatnya di pearl harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan itu sangat mengejutkan bagi Amerika karena dilakukan tanpa pernyataan perang terlebih dahulu. Pengeboman Pearl Harbor merupakan serangan mendadak yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut Jepang atas Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat.  Serangan balik dilakukan amerika dengan serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Senjata nuklir "Little Boy" dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan pada tanggal 9 Agustus1945, dijatuhkan bom nuklir "Fat Man" di atas Nagasaki. Enam hari setelah dijatuhkannya bom atom di Nagasaki, pada 15 Agustus, Jepang mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, menandatangani instrumen menyerah pada tanggal 2 September, yang secara resmi mengakhiri Perang Pasifik dan Perang Dunia II.
Sepanjang 1944 dan 1945, Amerika Serikat mengalahkan Angkatan Laut Jepang dan menduduki beberapa pulau di Pasifik Barat, menjatuhkan bom atom di negara itu menjelang invasi ke Kepulauan Jepang. Kekaisaran Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, sehingga mengakhiri perang di Asia dan memperkuat kemenangan total Sekutu atas Poros.
Setelah kekalahan Jepang, Amerika Serikat melarang Jepang memiliki kekuatan militer sendiri dan hanya diperbolehkan memiliki pasukan bela diri guna mempertahankan negara dari serangan musuh. Sesuai dengan konstitusi tahun 1947 saat jepang berada dalam naungan Amerika atas kekalahannya terkait dengan penolakan terhadap perang dan sangat menjunjung perdamaian dunia. Hal ini kemudian memberi batasan bagi pengembangan Pertahanan Jepang dan melarang bagi Jepang untuk mengembangkan kekuatan militer baik darat, laut maupun udara. Amerika Serikat memiliki kontribusi besar dalam bidang pertahanan Jepang. Sehingga Jepang tidak memiliki kekuatan militer dan dalam pertahanannya hanya mengandalkan aliansinya dengan Amerika Serikat. Keberadaan konstitusi ini membuat Jepang tidak memiliki kekuatan militer dan pertahanan yang kuat bagi negaranya. Pertahanan Jepang pada konstitusi 1954 membuat jepang hanya diperbolehkan untuk beladiri dengan mengandalkan personil beladirinya.
Pasca perang dingin yang dilatar belakangi oleh situasi politik dan keamanan dunia khususnya keamanan regional yang menjadi ancaman tersendiri bagi jepang. Akhirnya padatahun 2007 pemerintah jepang memutuskan untuk membentuk Departemen Pertahanan dan kementrian pertahanan yang sebelumnya badan pertahanan. Hal ini dilakukan guna meminimalisir situasi keamanan regional yang dianggap mengancam.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana pembentukan sistem pertahanan jepang dan kebijakan pertahananya?
Bagaimana Strategi transformasi pertahanan jepang?

PEMBAHASAN
2.1 Pembentukan sistem pertahanan Jepang
Departemen pertahanan jepang didirikan pada tanggal 9 januari 2007 yang awalnya merupakan badan pertahanan yag didirikan padatahu1954. Diatur dalam konstitusi 1947 yang isinya ditentukan oleh Amerika melarang Jepang untuk mempunyai kekuatan militer hanya diperbolehkan memiliki pasukan bela diri untuk mempertahankan negaranya.  Hal ini disetujui Jepang dengan mengakui kekalahannya terhadap sekutu.
Dengan pembentukan baru Departemen Pertahanan bagi jepang memiliki kekuatan besar yang berhak merencanakan anggaran sendiri dan mengajukan rancangan undang-undang. Kementrian Pertahanan juga dapat menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang. Peningkatan status Badan Pertahanan mencerminkan adanya keinginan Jepang untuk memainkan peran lebih besar dalam mengatasi ancaman di kawasan.

2.1.1 Kebijakan pertahanan jepang
Perubahan kebijakan mengenai pertahanan ini sebenarnya juga dilatar belakangi oleh meningkatnya kemajuan ekonomi Jepang yang membuatnya mampu meningkatkan kekuatan militernya dan juga meningkatnya rasa nasionalisme pada masyarakat Jepang. Perhatian utama Jepang terhadap situasi keamanan kawasan Asia Timur dalam menyusun kebijakan pertahanan merupakan suatu tuntutan karena potensi ancaman semakin besar datang dari negara lain yang memiliki kedekatan geografis. Dimana Jepang Memiliki permasalahan keamanan dengan Korea Utara, Cina, dan Korea Selatan yang tidak lain adalah negara tetangga di kawasan Asia Timur.
Dalam kebijakan ini Jepang akan terus mengembangkan dan meningkatkan sistem pertahanan rudal dengan bekerja sama dengan U.S. Perubahan-perubahan kebijakan dari waktu ke waktu dalam hal pertahanan ini menunjukkan bentuk upaya yang dilakukan Jepang dalam rangka menuju normal state.
Anggaran bisa dialokasikan untuk peningkatan kekuatan militer seperti jumlah pasukan, kapal dan pesawat militer. Jepang telah menyetujui rencana pertahanan baru yang menghendaki peningkatan 5 persen belanja militer dan peran yang lebih besar di kawasan Asia bagi pasukan pertahanan dirinya. belanja pertahanan akan meningkat 5 persen dari 2014 hingga 2019. Pesawat pengintai tanpa awak, kapal selam, pesawat tempur dan kendaraan amfibi turut di antara peralatan yang akan dibeli, yang jumlah biayanya akan mencapai US$247 milyar.
Perubahan kebijakan pertahanan Jepang ini seperti yang dipaparkan diatas dipengaruhi oleh situasi keamanan regional seperti peningkatan militer China dan ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara, perubahan kebijakan ini merupakan jawaban atas hal tersebut.
2.3 Strategi transformasi pertahanan
Kabinet Jepang, Selasa (17/12), menyetujui paket kebijakan pertahanan untuk menambah kekuatan militernya di tengah meningkatnya kekhawatiran akan ketegangan wilayah. Selama lima tahun ke depan, Jepang akan membeli alat berat termasuk drone, pesawat terbang dan kendaraan amfibi. Militer juga akan membangun unit laut baru. (Suara merdeka, 12 des 2013) setelah kebijakan pertahanan jepang disetujui, maka strategi tranformasi pun dibuat. Dan menurut perdana menteri Shinzo Abe stategi keamanan nasional dibuat guna melindungi warga negaranya.
Peningkatan kapabilitas Jepang dibuktikan dengan Jepang akan meningkatkan jumlah kapal selam yang ada dari 16 menjadi 22, dan mengalihkan fokus pertahanan dari utara ke barat daya dimana Jepang berbagi perbatasan maritim dengan China. Hal ini semakin membuktikan bahwa keamanan regional menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang hingga merubah kebijakan pertahanannya menuju normal state yang memiliki kapabilitas militer yang kuat.
Dalam berita satu.com 18 des 2013 ada beberapa stategi yang diperbaharui jepang dalam paket pertahanan. Dinyatakan bahwa Pemerintah Jepang telah menerapkan paket kebijakan pertahanan baru yang menyerukan pertahanan yang lebih tangguh untuk pulau-pulau terpencil Jepang, di tengah-tengah ambisi maritim Tiongkok. Secara spesifik, paket itu juga menyerukan dibentuknya brigade amfibi dalam pasukan Bela Diri SDF Darat guna mempercepat tanggapan terhadap invasi apapun di pulau-pulau terpencil dan merebutnya kembali. Pedoman itu juga menyebut brigade tersebut dilengkapi dengan 52 kendaraann amfibi. Jumlah pesawat perusak dan tempur juga akan ditingkatkan.
Strategi berikutnya adalah meningkatkan kemampuan ekonomi Jepang merupakan faktor penting dalam mendukung ambisi Jepang untuk meningkatkan pertahanan militernya. Dalam rangka menuju Pertahanan yang memiliki kekuatan militer kuat, Jepang memerlukan biaya yang sangat besar dan faktor ekonomi akan sangat menunjang hal tersebut. Dengan adanya ekonomi Jepang yang maju maka hal tersebut sangatlah mendukung Jepang dalam meningkatkan kapabilitas militernya. Dengan berkembangnya ekonomi Jepang ini kemudian sangat mendukung Jepang untuk membangun kekuatan militernya seperti angkatan perang. Hal ini dapat memenuhi kebutuhannya dalam artian mampu untuk membiayai Departemen Pertahanannya yang diikuti dengan pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer Jepang.

KESIMPULAN
Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang adalah sebuah negara Industri maju, yang kemudian mengantarkan jepang menjadi negara yang memiliki kemajuan dalam bidang ekonominya, selama ini, pasca PD II Jepang hanya di bawah naungan AS (sekutunya) namun di tahun 2007 Jepang kemudian mulai melirik peran penting sebuah nilai pertahanan keamanan, sehingga jepang pun mengambil keputusan untuk mengembangkan kekuatan bersenjatanya.
Meningkatnya kemampuan ekonomi, merupakan faktor penting untuk mendukung ambisi Jepang menuju pertahanan yang kuat. Jepang yang telah siap dengan industri dan teknologi tinggi dengan ekonomi yang mapan sudah tidak diragukan lagi bahwa jepang dapat memiliki kekuatan bersenjata yang kuat dan maju. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang semakin meningkat memberikan dampak yang positif untuk menyongsong sistem pertahanan dan keamanan yang mandiri dan kuat.

SUMBER
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Serangan_bom_atom_di_Hiroshima_dan_Nagasaki
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pearl_Harbor
Semangat Baru Pertahanan Jepang: http://www.beritaindonesia.co.id/mancanegara/681-semangat-baru-pertahanan-jepang
http://www.academia.edu/4303016/Kebijakan_Pertahanan_Jepang_Tinjauan_Strategis_NDPG_2005
 http://m.voaindonesia.com/a/1811844.html

*digunakan sebagai tugas Hubungan Internasional Kawasan Asia Timur dan  Asia Pasifik
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...