1.
Konsep-konsep
Distribusi Pendapatan
Tolak ukur untuk menilai kemerataandistribusi ada
3 yang biasa digunakan, yaitu:
1)
Kurva
Lorenz
Menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan
nasional dikalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumulatif. Kurva Lorenz
yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi nasional
yang semakin merata. Sebaliknya, jika semakin jauh dari diagonal (semakin
lengkung) mencerminkan keadaan semakin buruk, distribusi pendapatan semakin
timpang atau tidak merata.
2)
Indeks
atau Rasio Gini
Adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0
hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan.
Semakin mendekati nol koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata
distribusi. Semakin besar koefisiennya, (mendekati satu) menunjukkan distribusi
kian senjang atau timpang.
3)
Kriteria
Bank Dunia
Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia sering
dipakai sekaligus sebagai kriteria kemiskinan relatif. Ketidak merataan tak
lepas dari masalah kemiskinan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemikiran dan
strategi tak pernah luput dari pengutamaan efisiensi di satu pihak melawan
pengutamaan efektivitas dan kemerataan di lain pihak.
2.
Ketidakmerataan
Distribusi Pendapatan
a.
Ketidakmerataan
Pendapatan Spasial
Ketidak merataan terjadi antar daerah, yakni
antara daerah perdesaan dan perkotaan. Hal ini terlihat jelas kesenjangan
terjadi diberbagai daerah, daerah perdesaan relatif lebih merata dibandingkan
daerah perkotaan. Ketidakmerataan yang berlangsung antar daerah tidak hanya
dalam hal distribusinya, tapi dalam hal tingkat atau besarnya pendapatan itu
sendiri.
b.
Ketidakmerataan
Pendapatan Regional
Secara regional atau antar wilayah, berlangsung
ketidakmerataan distribusi pendapatan anatar lapisan masyarakat. Dalam
perpektif antar wilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat
pendapatan masyarakat antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, maupun
dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah.
3.
Ketimpangan
Pembangunan
Pembangunan yang
dilaksanakan cukup mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi
dalam banyak kasus relatif tidak bisa mengurangi ketimpangan (disparity).
Secara umum ketimpangan yang terjadi meliputi ketimpangan pendapatan yang menimbulkan
jurang perbedaan antara orang kaya dan miskin, ketimpangan spasial yang
menyebabkan adanya wilayah maju (developed region) dan wilayah tertinggal
(underdeveloped region) serta ketimpangan sektoral yang menciptakan sektor
unggulan dan non unggulan. Persoalan ketimpangan juga mewarnai proses
pembangunan di Indonesia melalui perbandingan kawasan (region) barat dan timur,
Jawa dan luar Jawa serta antarwilayah provinsi dan kabupaten kota sebagai
daerah otonom. Ketimpangan pembangunan terutama dialami oleh daerah-daerah yang
baru mengalami pemekaran.
4.
Masalah
Pembangunan
Pembangunan ekonomi
telah lama dilakukan semenjak Orde Lama.Namun pada era Orde Lama pembangunan
masih tersendat - sendat karena masalah politik atau kesadaran bernegara yang
belum mantap. Pembangunan pada masa Orde Baru banyak membawa hasil yang
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Tetapi walaupun berhasil,banyak
juga kelemahan yang terjadi.Kelemahan itu antara lain sebagai berikut:
o
Bahan -
bahan dasar industri banyak yang harus di impor
o
Hasil - hasil
pembangunan yang kurang merata
o
Sistem
lembaga keungan seperti bank yang belum mantap
o
Ketergantungan
pembiayaan dari pinjaman luar negeri
o
Menumpuknya
pembayaran pokok dan bunga hutang pinjaman luar negri
5.
Strategi
Pembangunan Ekonomi
Tantangan pembangunan
Indonesia ke depan sangat berat dan berbeda dengan yang sebelumnya. Paling
tidak ada 4 (empat) tantangan yang dihadapi Indonesia, yaitu:
·
Otonomi
daerah
Di satu sisi, penguatan ini sangat penting karena secara
langsung permasalahaan yang dirasakan masyarakat di kabupaten/kota langsung
diupayakan diselesaikan melalui mekanisme yang ada di kabupaten/kota tersebut.
Tetapi, di sisi lain, otonomi ini justru menciptakan ego daerah yang
lebih besar dan bahkan telah menciptakan konflik antar daerah yang bertetangga
dan ancaman terhadap kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
·
Pergeseran
orientasi pembangunan sebagai negara maritim
Reorientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan
sebagai negara maritim. Wilayah kelautan dan pesisir beserta sumberdaya
alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia, karena
dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
·
Ancaman dan
sekaligus peluang globalisasi
Proses ekonomi global cenderung melibatkan banyak
negara sesuai dengan keunggulan kompetitifnya seperti sumberdaya manusia,
sumberdaya buatan/infrastruktur, penguasaan teknologi, inovasi proses produksi
dan produk, kebijakan pemerintah, keamanan, ketersediaan modal, jaringan bisnis
global, kemampuan dalam pemasaran dan distribusi global.
·
Kondisi objektif
akibat krisis ekonomi
Kondisi objektif akibat krisis ekonomi (jatuhnya
kinerja makro ekonomi menjadi –13% dan kurs rupiah yang terkontraksi sebesar
5-6 kali lipat) dan multi dimensi yang dialami Indonesia telah menyebabkan
tingginya angka penduduk miskin menjadi 49,5 juta atau 24,2% dari total
penduduk Indonesia pada tahun 1997/1998 dan mulai membaik pada tahun 1999
menjadi 23,4% atau 47,97 juta jiwa. Di sisi lain, krisis ekonomi ini
menjadi pemacu krisis multidimensi, seperti krisis sosial, dan krisis
kepercayaan terhadap pemerintah.
Refrensi:
Sumber:
Buku Perekonomian Indonesia “Dumairy”